Ilustrasi
JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya sepakat
menunda pembahasan raperda mengenai zonasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035. Begitu juga pembahasan
raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai
Jakarta Utara.
Penundaan itu menyusul kasus dugaan
suap terkait pembahasan dua raperda tersebut. Kini kasusnya tengah
diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Komunitas Basuki Tjahaja Purnama
Mania (Batman) Emanuel Ebenezer justru melihat persoalan lain dalam
kisruh reklamasi. Dia menilai, banyak pihak ingin menjatuhkan Ahok dari
kursi gubernur DKI Jakarta.
Sejumlah pihak yang berkepentingan
mendompleng isu persoalan reklamasi pantai utara Jakarta. Apalagi,
masalah itu berbarengan dengan momentum pemilihan gubernur DKI 2017
mendatang.
"Ketika Sanusi tertangkap, kemudian
ada pilgub. Di luar kandidat yang maju cari celah gimana Ahok harus
dikalahkan. Ini sudah banyak reklamasi, kenapa tidak ditolak?," kata
Emanuel dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/4).
Tudingan itu lantas dibantah keras
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Very Younefil. Menurut Very,
keputusan menunda pembahasan raperda zonasi menyusul kasus hukum di KPK
sama sekali tidak bertujuan menjatuhkan Ahok.
"Sampai saat ini gubernur belum
diapa-apain. Reklamasi persoalan hukum, sehingga kami sudah rapat
pimpinan dan diputuskan untuk menunda pembahasan reklamasi hingga
anggota dewan berikutnya," pungkasnya. (put/JPG)
Sumber : http://www.jawapos.com/
0 komentar:
Posting Komentar